Tugas ke
7 : Apa alasan-alasan Belanda untuk
tetap berada di Irian Barat?
DOSEN : Prof. Alex A. Koroh
Hari/Tanggal :
Senin, 10 Desember 2012
Upaya memasukan kembali Irian Barat / Papua ke
pangkuan Ibu Pertiwi merupakan suatu perjuangan panjang yang berat dengan
mempertaruhkan harga diri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. perundingan
mengenai penyerahan wilayah papua yang dilakukan oleh Pihak Indonesia dan pihak
Belanda tidak membuahkan hasil yang baik. Berkali-kali masalah Papua diajukan oleh wakil bangsa
Indonesia di depan siding Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York, namun
tanpa menghasilkan perubahan sikap di pihak Belanda. Sebaliknya Belanda
melecehkan martabat Bangsa yang berdaulat yang telah Merdeka sejak 17
Agustus 1945.
Belanda mengadakan tindakan penguatan diri di
Papua. Berbagai tindakan di bidang Politik, ekonomi dan Militer dilakukan oleh
pihak Belanda dengan harapan agar Papua dapat dipisahkan dengan daerah
Indonesia lainnya. Secara lebih menyakitkan pada pertengahan
Agustus 1952 Belanda dengan persetujuan Parlemennya memasukkan
dengan resmi wilayah Papua kedalam wilayah Kerajaan Belanda, dengan cara
merubah Konstitusinya tanpa memberitahu dan merundingkan dengan Pemerintah
Indonesia. Belanda telah menginjak injak harga diri Bangsa Indonesia dan telah
melanggar Konferensi Meja Bundar, melanggar hukum Internasional. Dengan fakta-fakta
ini terbuktilah bahwa Belanda dengan sistematis dan terencana telah mengambil
Papua dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam
menghadapi masalah Irian Barat tersebut Indonesia mula-mula melakukan upaya
damai, yakni melalui diplomasi bilateral dalam lingkungan ikatan Uni
Indonesia-Belanda. Akan tetapi usaha-usaha melalui meja perundingan secara
bilateral ini selalu mengalami kegagalan. Setelah upaya-upaya tersebut tidak
mambawa hasil maka sejak tahun 1953 perjuangan pembebasan Irian Barat mulai
dilakukan di forum- forum internasional, terutama PBB dan forum-forum
solidaritas Asia-Afrika seperti Konferensi Asia-Afrika.
Pada
tanggal 17 Agustus 1960 Republik Indonesia secara resmi memutuskan hubungan
diplomatik dengan Pemerintah Kerajaan Belanda. Melihat hubungan yang tegang
antara Indonesia dengan Belanda ini maka dalam Sidang Umum PBB tahun 1961
kembali masalah ini diperdebatkan. Pada waktu terjadi ketegangan Indonesia
dengan Belanda, Sekretaris Jenderal PBB U Thant menganjurkan kepada salah
seorang diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker untuk mengajukan usul
penyelesaian masalah Irian Barat. Pada bulan Maret 1962 Ellsworth Bunker
mengusulkan agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada
Republik Indonesia yang dilakukan melalui PBB dalam waktu dua tahun. Akhirnya
Indonesia menyetujui usul Bunker tersebut dengan catatan agar waktu dua tahun
itu diperpendek. Sebaliknya
Pemerintah
Kerajaan Belanda tidak mau melepaskan Irian bahkan membentuk negara “Boneka”
Papua. Dengan sikap Belanda tersebut maka tindakan bangsa Indonesia dari
politik konfrontasi ekonomi ditingkatkan menjadi konfrontasi segala bidang.
Tindakan
Belanda dengan mendirikan negara “Boneka” Papua itu merupakan sikap yang
menantang kepada bangsa Indonesia untuk bertindak cepat. Oleh karena itu
pemerintah segera mengambil tindakan guna membebaskan Irian Barat. Pada tanggal
19 Desember 1961, Presiden Soekarno dalam suatu rapat raksasa di Yogyakarta
mengeluarkan komando yang terkenal sebagai Tri Komando Rakyat (Trikora) yang
isinya sebagai berikut.
1.
Gagalkan pembentukan “Negara
Papua” bikinan Belanda kolonial.
2.
Kibarkan Sang Merah Putih di
Irian Barat tanah air Indonesia.
3.
Bersiaplah untuk mobilisasi
umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Pada
tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara Indonesia dengan
Pemerintah Belanda di New York, bertempat di Markas Besar PBB. Perjanjian ini
terkenal dengan Perjanjian New York. Adapun isi Perjanjian New York adalah
sebagai berikut.
1.
Pemerintah Belanda akan
menyerahkan Irian Barat kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB (UNTEA = United
Nations Temporary Executive Authority) pada tanggal 1 Oktober 1962.
2.
Pada tanggal 1 Oktober 1962
bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda,
yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember untuk digantikan oleh
bendera Indonesia mendampingi bendera PBB.
3.
Pemerintah UNTEA berakhir pada
tanggal 1 Mei 1963, pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia.
4.
Pemulangan orang-orang sipil
dan militer Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 1963.
5.
Pada tahun 1969 rakyat Irian
Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam wilayah RI
atau memisahkan diri dari RI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).
Dengan ditandatangani Perjanjian
New York maka pada tanggal 1 Mei 1963 Irian Barat diserahkan kepada Indonesia.
Hubungan diplomatik dengan Belanda pun segera dibuka kembali. Dengan kembalinya
Irian Barat kepada Indonesia maka Komando Mandala dibubarkan dan sebagai
operasi terakhir adalah Operasi Wisnumurti yang bertugas menjaga keamanan dalam
penyerahan kekuasaan pemerintahan di Irian Barat dai UNTEA kepada Indonesia.
Alasan
sebenarnya adalah bahwa pada saat itu Belanda sedang mengadakan eksplorasi /
penelitian sumber daya alam di Irian dan berhasil menemukan fakta bahwa di
Irian Barat terdapat tambang emas dan uranium terbesar di dunia (sekarang
dinamakan Freeport yang merupakan perusahaan asing milik Belanda ) yang tidak
akan habis di gali selama 100 tahun.
Belanda tetap bersi‘keuhkeuh’
mempertahankan Papua, adalah pemberitaan Harian New York Times
tanggal 6 Maret 1959
yang melaporkan bahwa Pemerintah Belanda telah menemukan emas
di dekat laut Arafura.
Pada tahun 1960,
Freeport Sulphur
menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk
mendirikan tambang tembaga
di Timika,
namun tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga.
SUMBER :
berman faat
BalasHapus